upaya mempersiapkan kemerdekaan indonesia

Upaya-Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melawan Belanda sekitar tahun 1942 hampir dapat diselesaikan yaitu dengan menyerahnya Belanda terhadap Jepang pada 9 Maret 1942 tanpa syarat. Secara langsung kebijakan politik di Indonesia dikendalikan oleh Jepang atau bangsa Indonesia beralih jajahan dari Belanda menjadi oleh Jepang, dalam waktu 1942–1945. Namun, sekitar tahun 1944 terjadi perang Pasifik antara Jepang dengan sekutu. Jepang pun mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Akibatnya, sekitar 9 September 1944 Perdana Menteri Kaiso memberikan janji tentang kemerdekaan Indonesia, dengan maksud untuk menarik simpati bangsa Indonesia. 

Pada 1 Maret 1945, Jenderal Kamakuci Herada mengumumkan dibentuknya badan khusus untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan terlahirlah organisasi yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan tujuan untuk mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan negara Indonesia setelah merdeka. Anggota BPUPKI ini terdiri atas 60 orang Indonesia yang memiliki hak suara, serta 7 orang bangsa Jepang tetapi tidak memiliki hak suara, dengan ketuanya yang ditunjuk adalah Radjiman Widyodiningrat. BPUPKI ini diresmikan pada 29 Mei 1945 oleh seluruh anggota dan dua orang tokoh dari Jepang yang bukan anggota. Badan ini langsung mengadakan sidang sejak 29 Mei– 1 Juni 1945 dengan maksud membicarakan filsafat negara yang akan dijadikan landasan. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara itu adalah Muhamad Yamin, Supomo, dan Soekarno.

Pada sidang 29 Mei 1945, Muhamad Yamin mengajukan rancangan untuk dasar negara,

yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Sementara, pada 31 Mei 1945 kembali diadakan sidang, dan ada usulan dari Supomo mengenai rancangan dasar negara yang terdiri atas persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. Pada sidang berikutnya pada 1 Juni 1945 giliran Ir. Soekarno yang mengajukan lima rancangan dasar negara, dan memberi nama Pancasila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa.

Kemudian persidangan itu ditunda dan akan dimulai kembali rencananya pada Juli 1945. Tetapi pada 22 Juni 1945 sembilan orang anggota yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Muhamad Yamin, Ahmad Subardjo, A. A. Maramis, Abdulkahar Muzakar, K.H. Wachid Hasyim, K.H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso membentuk panitia kecil yang menghasilkan dokumen yang berisi asa dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Dokumen tersebut kemudian di kenal dengan nama Piagam Djakarta, yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariatsyariat Islam bagi para pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpih oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musyawaratan atau perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Djakarta tersebut kemudian dijadikan sebagai Mukadimah Undang- Undang Dasar 1945. Dalam merumuskan Piagam Djakarta yang akan dijadikan sebagai dasar negara terdapat perubahan pada bagian pertama, yaitu

“Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, 

hal ini dilakukan karena mempertimbangkan pen duduk Indonesia yang saat itu pun sudah

menunjukkan keragaman dari segi agamanya. Adapun isi Piagam Djakarta selengkapnya adalah seperti yang tercantum

dalam pembukaan UUD 1945.

Persidangan BPUPKI digelar kembali pada 10–16 Juli 1945. Di dalam persidangan kali ini yang dibicarakan ialah rencana pembuatan Undang-Undang Dasar dan rencana lainnya yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 11 Juli 1945 diadakan salah satu rapat, dan dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 20 orang anggota BPUPKI. Kedua puluh orang tersebut yaitu:

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1.	Ir. Soekarno	8.	K.H. Wahid Hasjim	15.	Mr. R.P. Singgih
2.	R. Otto Iskandardinata	9.	Parada Harahap	16.	Tan Eng Hoa
3.	B.P.H. Purbaya	10.	Mr. J. Latuharhary	17.	dr. P.A. Husein Djajadiningrat
4.	K.H. Agus Salim	11.	Mr. Susanto Tirtoprojo	18.	dr. Sukirman Wirjosandjojo
5.	Mr. Akhmad Sobardjo	12.	Mr. Sartono	19.	A.A. Maramis
6.	Mr. Soepomo	13.	K.P.R.T. Wongso Negoro	20.	Miyano
7.	Mr. Maria Ulfah Santoso	14.	K.R.T.H. Wuryaningrat	-	-

Selama sidang kedua BPUPKI ini, mereka berhasil membuat Rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia merdeka. Posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terpojok, dan siap mengalami kekalahan. Pada saat itu Jepang memberikan izin kepada Indonesia untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pengganti BPUPKI, pada 7 Agustus 1945, dan pada 9 Agustus tiga orang tokoh bangsa Indonesai dipanggil oleh Panglima Mandala Asia Tenggara Marsekal Terauci ke Saigon sekarang namanya menjadi Ho Chi Min City (Vietnam) untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Untuk pelaksanaannya dibentuklah PPKI, serta sebagai wilayah kekuasaan Indonesia ialah semua wilayah bekas Jajahan Belanda. Adapun ketiga tokoh yang dipanggil tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Widyodiningrat. Jumlah anggota PPKI itu lebih kecil dibandingkan dengan anggota BPUPKI yaitu hanya 21 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya, serta Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya. Tetapi tanpa seizin Jepang keanggotaan PPKI ditambah 6 orang menjadi 27 orang. PPKI ini tidak pernah diresmikan dan pengurusnya tidak dilantik sampai saat Jepang menyerah pada tentara sekutu pada 14 Agustus 1945, tetapi kegiatannya telah mampu untuk menjalankan fungsinya sampai badan ini pun sempat merumuskan Proklamasi. Sesuai dengan rencana PPKI akan bersidang pada 18 Agustus 1945.

PERLAWANAN TERHADAP JEPANG

Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Pendudukan Jepang

1.Perlawanan di Sukamanah
Sukamanah adalah sebuah desa di Kecamatan Singaparna di wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat). Perlawanan di Sukamanah ini dipimpin oleh K.H Zaenal Mustafa. Pada awalnya K.H Zaenal Mustafa adalah tokoh penentang Pemerintahan Hindia Belanda yang dianggap sebagai golongan kafir yang hendak merusak kehidupan agama kaum muslimin Indonesia. Pada masa ini seringkali beliau dipenjara oleh pemerintahan kolonial. Pada masa Pendudukan Jepang K.H Zaenal Mustafa dibebaskan. Tujuan dari pembebasan ini tidak lain adalah sebagai upaya untuk mensukseskan propaganda Jepang. Tokoh agama dianggap sebagai sarana yang tepat untuk propaganda karena mempunyai people power yang banyak. Tetapi karena perbedaan prinsip, terutama yang berkaitan dengan kaidah dan prinsip Agama Islam secara tegas beliau menolak ajakan kerja sama bangsa Jepang.

Ketika menghadiri sebuah upacara dilapangan kota Singaparna, beliau menolak untuk melakukan Seikerei (memberi hormat kepada kaisar Jepang Tenno Heika) dengan cara membungkukkan badan serta menundukkan kepala kearah istana Kaisar Jepang. Seikerei dianggap perbuatan syirik karena dalam ajaran Islam tak ada yang pantas disembah kecuali Allah S.W.T. Bersama pengikutnya beliau meninggalkan lapangan tersebut. Tindakan tersebut menyebab-kan ketegangan di antara kedua belah pihak. Pada tanggal 25 Februari 1944 terjadilah pertempuran. Karena kekuatan yang tidak seimbang K.H. Zaenal Mustafa dapat ditangkap dan dipenjara di Cipinang (Jakarta). Pada tanggal 25 Oktober 1944 beliau dan pengikutnya dieksekusi tentara Jepang.

2.Perlawanan di Jawa Barat
Pada bulan April 1944 rakyat di desa Kaplongan, kabupaten Indramayu bangkit melawan Jepang sebagai akibat dari tindakan tentara Jepang yang melakukan perampasan padi dan bahan makanan lain secara paksa. Di Kabupaten yang sama tepatnya di desa Cidempet pada tanggal 30 Juli 1944 terjadi juga perlawan rakyat dengan penyebab yang sama juga, yaitu kelaliman alat-alat pemerintahan pendudukan Jepang.

3.Perlawanan di Aceh
Pada bulan November 1942 di daerah Cot Plieng, Lhoek Seumawe terjadi perlawanan rakyat menentang pasukan Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Pada saat melaksanakan ibadah sholat Tengku Abdul Jalil dan para pengikutnya dibunuh oleh pasukan Jepang.

4.Perlawanan di Sulawesi Selatan
Sebagai akibat dari penyerahan padi secara paksa terjadilah perlawanan rakyat Maluku Selatan di bawah pimpinan Haji Temmale. Perlawanan ini terkenal dengan ’’Peristiwa Unra“ sebab terjadi di desa Unra Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

5.Perlawanan di Kalimantan
Di berbagai tempat di Kalimantan terjadi perlawanan rakyat menetang kekuasaan tentara Jepang yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Di Kalimantan Barat kurang lebih 21.000 orang dibunuh dan dibantai secara kejam oleh tentara Jepang. Selain rakyat yang tidak berdosa, banyak di antara mereka adalah raja-raja, tokoh-tokoh masyarakat terkemuka, dan tokoh-tokoh pergerak-an nasional turut terbunuh dalam aksi perlawanan tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut maka didirikanlah sebuah Monumen Mandor, di desa Mandor.

6.Pemberontakan Tentara PETA di Blitar Jawa Timur
Penderitaan rakyat akibat dari pengerahan Romusha dan kesewenang-wenangan tentara Jepang menimbulkan amarah di kalangan anggota-anggota Daidan Blitar. Puncak kemarahan meletup pada tanggal 14 Februari 1945. Di bawah pimpinan Shodanco Supriyadi dan Shodanco Muradi sebagai komandan pertempuran terjadilah pemberontakan tentara PETA di Blitar.

Pemberontakan ini meluas ke seluruh penjuru kota Blitar dan pos-pos pasukan Jepang di luar kota. Dengan kekuatan kurang lebih 200 orang. Untuk meredam pemberontakan PETA di Blitar, Jepang mengerahkan pasukannya yang berada di Malang dan Surabaya. Dengan persenjataan dan jumlah pasukan yang lebih memadai mudah saja bagi Jepang untuk menumpas tentara PETA pemberontak. Namun Jepang takut dengan akibat-akibat yang tidak terduga-duga jika menggempur pasukan PETA pemberontak. Untuk itu dipilihlah jalan perundingan.

Dengan janji diberi pengampunan, Shodanco Muriadi menerima ajakan Kolonel Katagiri. Sebagai tanda bahwa pihak Jepang menempati janjinya, maka kolonel Katagiri menyerahkan pedang Samurai sebagai jaminan kehormatannya. Pada tanggal 21 Februari 1945 Shodanco Muriadi yang tahu sifat ksatria dari adat istiadat Jepang menerima perundingan tersebut. Beliau yakin bahwa Jepang tidak akan mengingkari janjinya. Ternyata semangat Bushido yang dipegang teguh tentara Jepang selama ini hanyalah isapan jempol saja. Dengan cara yang licik itu Jepang melucuti persenjataan Tentara PETA pemberontak.

Setelah menjalani pemeriksaan dan penyiksaan, pada tanggal 13 – 16 April 1945 Shodanco Muriadi diadili, 6 orang yang berpengaruh dalam pemberontakkan PETA, termasuk Sodancho Muriadi mendapat hukuman mati. Yang lain mendapat hukuman penjara yang bervariasi. Sedangkan Sodancho Supriyadi sebagai pimpinan pemberontakkan dinyatakan hilang.

PEMBENTUKAN CHUO SANGI-IN

Organisasi ini berdiri pada tanggal 5 september 1943 yang dibentuk oleh saiko Shikikan (Kumaikici Harada). Organisasi ini terbentuk karena tindakan protes yang dilakukan oleh Ir. Soekarno dan Moh Hatta serta ancaman dari tokoh-tokoh nasional Indonesia.  Organisasi ini diketuai oleh ir. Soekarno dengan dua orang wakil yaitu r.m.a.a. kusumo utoyo dan  dr. buntaran martoatmojo yang dilantik pada tanggal 17 oktober 1943 pada siding chuo sangi ini.

Hal yang boleh dibahas atau dirundingkan dalam Chuo Shangi In antara lain :

a. pengembangan pemerintahan militer

b. mempertinggi derajat rakyat

c. pendidikan dan penerangan

d. industri dan ekonomi,

e. kemakmuran dan bantuan sosial, serta

f. kesehatan.

Anggota chuo sangi in boleh mengajukan usul-usul, tetapi semua keputusan tergantung pada pemerintah di Tokyo.

Pada tanggal 15 November 1943, delegasi Chuo Sangi In yang terdiri atas Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Bagus Hadikusumo diundang ke Jepang. Pada kesempatan pertemuan dengan PM Tojo, delegasi Chuo Sangi In minta agar Indonesia diizinkan mengibarkan bendera Sang Merah Putih dan diizinkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta mendesak agar Indonesia disatukan dalam satu pemerintahan. Namun Permintaan ini ditolak oleh PM. Tojo.

Dalam tahun 1944, Jepang semakin terdesak di dalam Perang Asia Timur Raya. Kemunduran-kemunduran pasukan Jepang dan masalah-masalah lain yang dihadapi menyebabkan jatuhnya kabinet Tojo. Ia kemudian digantikan oleh PM. Koiso pada tanggal 18 Juli 1944. Pada masa pemerintahan PM. Koiso situasi perang semakin buruk. Pada tanggal 7 september 1944 PM. Koiso mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Pernyataan ini kemudian terkenal dengan sebutan janji koiso.

Meskipun dari segi perjuangan untuk segera mencapai kemerdekaan, keberadaan Chuo Sangi In tidak banyak berarti. Akan tetapi adanya badan ini semakin menambah wawasan dan pengalaman-bagi para anggota. Hal ini penting, karena para anggota Chuo Sangi In umumnya adalah para pejuang nasionalis yang bercita-cita mencapai kemerdekaan.

PEMBENTUKAN TIGA A

Gerakan Tiga A : Organisasi Bentukan Jepang – Pada kesempatan kali ini, Kata Ilmu akan membahas mengenai gerakan Tiga A : organisasi bentukan Jepang. Gerakan tiga A sendiri memiliki 3 arti, yakni Jepang pelindung Asia, jepang Pemimpin Asia dan Jepang cahaya Asia. berdiri pada tanggal 1 Juli 1942, diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Pada awal gerakan tiga A dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tuanya ini dapat mencium aroma kemerdekaan.

Pada awal-awal gerakannya, pemerintah militer jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan jepang yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintahan jepang mengetahui betapa besar pengharapan akan sebuah kemerdekaan, maka mulai dibuat propaganda – propaganda yang terlihat seolah-olah Jepang memihak pada kepentingan bangsa Indonesia.

Dalam menjalankam aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan paea pemimpin bangsa Indonesia ( bersikap Kooperatif ). Cara ini digunakan agar para pemimpin nasional dapat merekrut massa dengan mudah dan pemerintahan jepang dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa.

Tetapi gerakan Tiga A tidak bertahan lama, hal ini dikarenakan kurang mendapat simpati dikalangan masyarakat Indonesia. sebagai penggantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerjasama kepada tokoh – tokoh nasional bangsa Indonesia. Dengan kerjasama ini pemimpin – pemimpin Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan, diantaranya Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta, Sutan Syahrir dan lain-lain.

Gerakan Tiga A Gerakan Tiga A yang memiliki tiga arti, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tua nya ini dapat mencium aroma kemerdekaan. Pada awal gerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan Jepang yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintah Jepang mengetahui betapa besarnya pengharapan akan sebuah kemerdekaan, maka mulai dibuat propaganda-propaganda yang terlihat seolah-olah Jepang memihak kepentingan bangsa Indonesia. Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa (bersikap kooperatif). Cara ini digunakan agar para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan pemerintah Jepang dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa. Tetapi gerakan ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan kurang mendapat simpati di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerja sama kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia. Dengan kerja sama ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan, di antaranya Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain. 2. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) Tawaran kerja sama yang ditawarkan pemerintahan Jepang pada masa itu, disambut hangat oleh para pemimpin bangsa. Sebab menurut perkiraan mereka, suatu kerja sama di dalam situasi perang adalah cara terbaik. Pada masa ini, muncul empat tokoh nasionalis yang dikenal dengan sebutan Empat Serangkai, mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hattta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara. Empat tokoh nasionalis ini lalu membentuk sebuah gerakan baru yang dinamakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Putera resmi didirikan pada tanggal 16 April 1943. Gerakan yang didirikan atas dasar prakarsa pemerintah Jepang ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk usaha perang negara Jepang. Gerakan ini ini tidak dibiayai pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, pemimpin bangsa ini mendapat kemudahan untuk menggunakan fasilitas Jepang yang ada di Indonesia, seperti radio dan koran. Dengan cara ini, para pemimpin angsa dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Sebab, pada masa ini radio umum sudah banyak yang masuk ke desa-desa. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan pada masa yang akan datang. 3. Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) Selang beberapa waktu, ternyata pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa, gerakan Putera lebih banyak menguntungkan rakyat Indonesia dan kurang menguntungkan pihaknya. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat, baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan hokosisyin (semangat kebaktian). Adapun yang termasuk semangat kebaktian itu di antaranya: mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Berarti, organisasi ini diintegrasikan ke dalam tubuh pemerintah. Organisasi ini mempunyai berbagai macam hokokai profesi, di antaranya Izi hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Para Pendidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Syidosyo (Pusat Budaya) dan Hokokai Perusahaan. Struktur kepemimpinan di dalam Jawa Hokokai ini langsung dipegang oleh Gunseikan, sedangkan di daerah dipimpin oleh Syucohan (Gubernur atau Residen). Pada masa ini, golongan nasionalis disisihkan, mereka diberi jabatan baru dalam pemerintahan, akan tetapi, segala kegiatannya memperoleh pengawasan yang ketat dan segala bentuk komunikasi dengan rakyat dibatasi. 4. Seinendan Seinendan adalah organisasi semi militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda yang berumur 14-22 tahun. Tujuan didirikannya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri. Tetapi, maksud terselubung diadakannya pendidikan dan pelatihannya ini adalah guna mempersiapkan pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya. 5. Keibodan Organisasi ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Seinendan, yaitu pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 26 45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa. 6. Fujinkai Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib dapat berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak ataupun keperluan-keperluan lainnya yang digunakan untuk perang. 7. Heiho Anggota Heiho adalah para prajurit Indonesia yang ditempatkan pada organisasi militer Jepang. Mereka yang tergabung di dalamnya adalah para pemuda yang berusia 18-25 tahun. 8. MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal itu sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah asas dan tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI menjelma menjadi sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan, begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa. Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang, sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H Hasyim Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto Sudarmo, K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943. Jika dilihat lebih saksama, secara politis pendudukan Jepang telah mengubah beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. a. Berubahnya pola perjuangan para pemimpin Indonesia, yaitu dari perjuangan radikal menuju perjuangan kooperatif (kerja sama). Hal ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk membina mental rakyat. Misalnya melalui keterlibatan rakyat dalam Putera dan Jawa Hokokai. b. Berubahnya struktur birokrasi, yaitu dengan membagi wilayah ke dalam wilayah pemerintah militer pendudukan. Misalnya, diperkenalkannya sistem tonarigumi (rukun tetangga) di desa-desa. Lalu beberapa gabungan tonarigumi ini dikelompokkan ke dalam ku (desa atau bagian kota). Akibat ini semua, desa menjadi lebih terbuka dan banyak juga dari orang Indonesia yang menduduki jabatan birokrasi tinggi di pemerintahan, suatu hal yang tidak terjadi pada masa pemerintahan Belanda. 9. Pembentukan BPUPKI dan PPKI Kekalahan-kekalahan yang diterima Jepang, membuat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang turut melemah. Mulai awal tahun 1943, di bawah perintah Perdana Menteri Tojo, pemerintahan Jepang diperintahkan untuk memulai penyelidikan akan kemungkinan memberi kemerdekaan terhadap daerah-daerah pendudukannya. Untuk itu, kerja sama dengan bangsa Indonesia mulai diintensifkan dan mengikutsertakan wakil Indonesia, seperti Soekarno dalam parlemen Jepang. Pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terjepit. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada (pemimpin militer di Jawa) mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan negara Indonesia, misalnya saja hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik. BPUPKI ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangan berikutnya, BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini diresmikan sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang panglima tentara umum selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara Soekarno, M. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di Dalat. Di dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.

PEMBENTUKAN PUTERA DAN KEGIATANNYA

Pada tanggal 9 Maret 1943, diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Pemimpinnya adalah empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Mas Mansyur. Tujuan Putera menurut versi Ir. Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda. 

Adapun tujuan bagi Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Oleh karena itu, telah digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam peraturan dasarnya. Di antaranya yang terpenting adalah memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, serta mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang. Di samping itu, Putera juga mempunyai tugas di bidang sosial-ekonomi.

Jadi, Putera dibentuk untuk membujuk para kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikirannya guna membantu Jepang dalam rangka menyukseskan Perang Asia Timur Raya. Organisasi Putera tersusun dari pemimpin pusat dan pemimpin daerah. Pemimpin pusat terdiri dari pejabat bagian usaha budaya dan pejabat bagian propaganda.

Akan tetapi, organisasi Putera di daerah semakin hari semakin mundur. Hal ini disebabkan, antara lain,
a. keadaan sosial masyarakat di daerah ternyata masih terbelakang, termasuk dalam bidang pendidikan, sehingga kurang maju dan dinamis;
b. keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu berakibat mereka tidak dapat membiayai gerakan tersebut.

Dalam perkembangannya, Putera lebih banyak dimanfaatkan untuk perjuangan dan kepentingan bangsa Indonesia. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putera dan mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai

kedudukan jepang di indonesia

kedatangan jepang di Indonesia – Pada tahun 1936, Sutarjo Kartohadikusumo, ketua Persatuan Pegawai Bestuur (Pamong Praja) Bumi Putera, mengajukan surat permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Petisi Sutarjo. Isi petisi tersebut ialah meminta diadakannya konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia meskipun masih dalam lingkungan kekuasaan Belanda. Pelaksanaan pemerintahan dijalankan dalam waktu 10 tahun atau sesuai dengan hasil konferensi. Pada tahun berikutnya, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) merumuskan usulan dalam slogan Indonesia Berparlemen. Kedua usulan tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah Belanda.

Bulan Agustus 1940, dalam Perang Dunia II, sebagian wilayah negara Belanda sudah dikuasai Jerman. Sebagai jajahan Belanda, Indonesia dinyatakan berada dalam keadaan perang. Saat itulah GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia menggunakan hukum tata negara dalam masa genting (Nood Staatsrecht). Isi resolusi tersebut adalah mengubah Volksraad menjadi parlemen sejati yang anggotanya dipilih dari rakyat dan mengubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Resolusi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Jenderal, Ratu Wilhelmina, dan Kabinet Belanda yang pada saat itu berada di London.

Setelah melalui perjuangan yang sangat gigih, akhirnya pemerintah kolonial Belanda berjanji akan membentuk komisi yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan tentang perubahan ketatanegaraan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 September 1940 dibentuk Commissie tot Berstudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen (Komisi untuk Menyelidiki dan Mempelajari Perubahan-Perubahan Ketatanegaraan). Komisi ini dikenal dengan nama Komisi Visman, diketuai oleh Dr. F.H. Visman. Pembentukan komisi ini tidak mendapat sambutan dari anggota-anggota Volksraad, bahkan anggota GAPI terang-terangan menyatakan tidak setuju. Ketidaksetujuan di kalangan kaum pergerakan disebabkan berdasarkan pengalaman, komisi-komisi yang dibentuk Belanda (contohnya, komisi sejenis pada tahun 1918) tidak akan membawa hasil yang menguntungkan bagi Indonesia.

Pada saat yang bersamaan, Jepang telah menduduki wilayah beberapa negara di Asia Tenggara. Kedudukan Belanda di Indonesia pun terancam. Dengan kampanye 3A, kedudukan Jepang di Asia makin kuat. Sementara itu, tindakan pemerintah kolonial Belanda yang keras kepala semakin meyakinkan kaum pergerakan nasional bahwa selama Belanda berkuasa, bangsa Indonesia tidak akan pernah memperoleh kemerdekaannya. Akibatnya, kampanye Jepang yang mengumandangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia mendapat simpati yang besar dari rakyat Indonesia.

Dalam rangka menguasai Indonesia, Jepang menyerang markas-markas Belanda di Tarakan, Sumatra, dan Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten, atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia, menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tanpa syarat tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di Subang, Jawa Barat. Isi persetujuan tersebut adalah penyerahan hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Artinya, bangsa Indonesia memasuki periode penjajahan yang baru.

Meski kedatangannya, seperti juga Belanda, adalah untuk tujuan menjajah, Jepang diterima dan disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Berikut alasan yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut.

1. Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, bahkanbermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.
2. Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang pelindungAsia, dan Jepang pemimpin Asia).
3. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksudhendak membebaskan rakyat Indonesia.
4. Adanya semboyan Hakoo Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama.

Pemimpin-pemimpin pergerakan pun mau bekerja sama dengan Jepang. Contohnya, Moh. Hatta dan Ir. Soekarno. Meski keduanya terkenal sebagai tokoh nonkooperatif yang gigih, namun mau bekerja sama dengan Jepang. Pertimbangannya, seperti diungkapkan dalam biografi Soekarno yang ditulis Cindi Adams, adalah bahwa saat itu Jepang sedang dalam keadaan kuat, sedangkan Indonesia sedang dalam keadaan lemah. Untuk itu, Indonesia membutuhkan bantuan Jepang agar dapat mencapai cita-cita.[pi]

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA

A. Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia

1. Kekosongan Kekuasaan

            Jepang terjun sebagai Negara imperialis mengikuti jejak bangsa barat. Hal ini di awali dengan penghancuran pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii. Setelah hancurnya Pearl Harbour Jepang semakin leluasa dalam gerakan imperialisnya. Dalam menghadapi gerakan jepang, negara barat membentuk suatu pasukan gabungan yang disebut Front ABCD (America, British / Inggris, China, Dutch / Belanda). Dari pembentukan front ini tidak bisa membuahkan hasil apapun untuk menekan gerak Jepang. Namun, pada pertempuran di Laut Karang tanggal 7 Mei 1945 pasukan jeang mengalami kekalahan yang luar biasa.

            Sejak dari kekalahan di Laut Karang, posisi Jepang sangat terdesak di Asia Pasifik. Dan puncaknya adalah pengeboman Kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Hancurnya kota andalan Jepang tersebut membuat Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus !945. Sementara itu, pemerintahan pendudukan Jepang di wilayah Indonesia sudah tidak menjalankan perannya lagi. Di tanggal itu pula Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Dan keadaan ini baik untuk Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

2. Perbedaan Pendapat Dan Peristiwa Rengasdengklok

            Perbedaan pendapat terjadi ketika para pemuda yang melihat kekosongan kekuasaan di Indonesia ingin segera di proklamirkan mengenai wilayah Indonesia. Namun, pada golongan tua menolak untuk segera memerdekakan diri dengan cara sendiri. Golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisasi. Hal ini memicu perbedaan pendapat mengenai masalah kemerdekaan antara golongan tua dan golongan muda.

            Perbedaan pendapat mengenai cara pelenpasan diri dari Jepang mendorong pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta (golongan tua) ke Rengasdengklok tanggal 16 Agustus 1945, agar jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Rengasdengklok dipilih karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta-Cirebon. Di samping itu mereka dengan mudah dapat mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas dengklok. Setelah perundingan di daerah Rengasdengklok tersebut tercapai bahwa proklamasi Indonesia akan dilakukan setelah tercapai kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda yang berisikan tentang kesepakatan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta.

B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1. Perumusan Naskah Proklamasi Dan Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

            Dalam perumusan naskah proklamasi itu Ir. Soekarno membuat suatu konsep dan kemudian disempurnakan dengan paendapat dari Drs. Moh Hatta dan Ahmad Soebardjo. Saat menjelang subuh naskah proklamasi berhasil diselesaikan. Ketika naskah proklamasi selesai dibuat timbul masalah mengenai penandatanganan teks proklamasi tersebut. Sukarni sebagai wakil dari golongan muda mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni itu disetujui dengan baik para hadirin yang menyaksikan dalam pembuatan naskah proklamasi. Setelah mendapat persetujuan dari para hadirin, maka Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik sesuai dengan naskah tulisan tangannya yang telah mengalami perubahan-perubahan yang telah disepakati.

            Soekarno menganggap bahwa apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Lapangan Ikada dikawatirkan akan mengalami kegagalan akibat terjadinya bentrokan antara rakyat Indonesia dengan pihak Jepang. Oleh karena itu, disepakati bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pikul 10.00 WIB (pertengahan bulan Ramadhan).

2. Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia

            Tesk proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan pernyataan untuk merdeka atau membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan bangsa atas bangsa dan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas yang menghubungkan dan menghantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat baru, yaitu kehidupan yang bebas tanpa tekanan dan ikatan. Proklamasi adalah seruan yang bersifat legal (berdasarkan hukum) dan resmi. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan seagai tonggal pembaharuan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan.

C. Penyebarluasan Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1. Penyebarluasan Berita Proklamasi Dan Dukungan Rakyat Terhadap Proklamasi

            Sambutan dan dukungan terhadap proklamasi cukup luas dikalangan masyarakat Indonesia. Berita proklamasi disiarkan  melalui jaringan radio yang telah dikuasai oleh Jepang, kantor berita Jepang,  Domei dapat dikacaukan hingga berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri. Selain dari media radio, pemberitaan kemerdekaan Indonesia juga tersebar melalui surat kabar, yaitu surat kabar Tjahaja yang terbit di Bandung dan Soeara Asia di Surabaya. Pemberitaan mengenai kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh pelosok Jawa, kemudian menyeberang menuju ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Tidak berhenti pada radio dan surat kaba, pemberitaan Proklamasi Kemerdekaaan Indonesia juga disebarkan melalui selebaran-selebaran.

            Dukungan rakyat juga terbentuk dalam berbagai peristiwa seperti berikut:

a.      Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945 yang dipelopori oleh Komite Aksi Menteng 31 dengan tujuan agar pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia.

b.      Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Setalah Indonesia merdeka, UUD 1945 disahkan sebagai UUD negara Republik Indonesia Merdeka oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam upaya mewujudkan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, Sri Sultan Hamengku Buwono XI sebagai Sultan Ngayokyakarto Hadiningrat memberikan dukungan terhadap proklamasi Indonesia. Melalui pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono XI yang menyatakan bahwa negeri Ngayokyakarto Hadiningrat bergabung dengan Negara Republik Indonesia dengan status daerah keistimewaan karena bersifat Kerajaan. Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono XI itu mendapat sambutan dari seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungn serta mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia.

2. Tindakan-tindakan Heroik di Berbagai Kota

Semantara itu di seluruh daerah kekuasaan Republik Indonesia terjadi perebutan kekuasaan, baik secara kekerasan atau dengan cara perundingan. Tindakan-tindakan bangsa Indonesia dalam merebut kekuasan dari tangan Jepang dilakukan dengan merebut tempat-tempat yang dianggap penting dan merebut persenjataan. Daerah-daerah tersebut sebagai berikut:

a.      Surabaya

Selama bulan Septembaer terjadi perebutan senjata di gudang mesiu Don Bosco dan Markas Pertahanan di Jawa Timur, serta pabrik-pabrik besar di kota dan Pangkalan Angkatan Laut Jepang. Pada tanggal 22 September terjadi Insiden bendera di Hotel Yamato, yaitu sebuah insiden ketika orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki hotel itudengan bantuan sekutu. Orang-orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak tiang Hotel Yamato. Keadaan itu memancing kemarahan pemuda Indonesia. Beberapa orang pemuda akhirnya memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Belanda dengan menyobek warna biru serta menaikkan kembali bendera Merah Putih.

b.      Yogyakarta

Perebutan kekuasaan diaderah Yogyakarta dilakukan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10.00 pagi semua pegawai instansi pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI (Komite Nasional Indonesia) daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan Republik Indonesia.

c.       Semarang

Pada tanggal 14 Oktober 1945, 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring diangkut oleh pemuda Indonesia ke Semarang dengan rencana untuk menawannya di penjara Bulu.  Dalam perjalanan, sebagian tawanan itu berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Batalion Kido.

Para pemuda menjadi marah dan melakukan perebutan serta pendudukan terhadap kantor pemerinthan Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang ditangkap dan ditawan. Namun, pada keesokan harinya pasukan Jepang melakukan penyerbuan ke Semarang. Terjadilah pertempuran lima hari di Semarang. Korban yang jatuh diperkirakan 990 orang dari kedua belah pihak.

D. Proses Pembentukan Negara Dan Pemerintahan Beserta Kelengkapannya

1.  Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan siding untuk pertama kalinya dengan keputusan mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Siding ini adalah kelanjutan sidang BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945 yang membahas masalah Rancangan Undang-undang dasar. Pada waktu sidang PPKI membahas Bab III rancangan UUD 1945, Otto Iskandardinata mengusulkan agar sekaligus memilih presiden dan wakil presiden. Ia mengusulkan Soekarno menjadi presiden, dan Moh Hatta sebagai wakil presiden. Ternyata ususl tersebut diterima secara bulat dan disambut dengan upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya sebanyak dua kali.

3. Pembentukan Lembaga-Lembaga Negara

Pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya. Presiden Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil dan rapat dipimpin oleh Otto Iskandardinata.

Tanggal 19 Agustus 1945 Soekarno, Moh. Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandardinata, Sukarjo Wirjopranoto, dr. Buntara, Mr.A.G Pringgodigdo, Sutarjo Kartohadikusumo, berkumpul untuk membahas orang-orang yang akan diangkat menjadi anggota KNI (Komite Nasional Indonesia Pusat). Komite ini bertugas untuk membantu MPR dan DPR.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 rapat PPKI dilanjutkan. Dan menghasilakan keputusan sebagai berikut:

1.      KNI adalah badan yang akan berfungsi sebagai DPR sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah.

2.      PNI dirancang menjadi partai tunggal negara republic Indonesia, namun dibatalkan.

3.      BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan Suwirjo sebagai sekertaris.

4.   Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Berbagai Daerah

Dalam konstitusi disebutkan bahwa bentuk negara Republik Indonesia sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah negara kesatuan. Konsekuensi dari dibentuk negara kesatuan adalah hanya ada satu pemerintahan (pusat) yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan negara. Oleh karena itu, pada sidang lanjutan PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibahas mengenai pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dengan wilayah seluruhnya meliputi wilayah bekas kekuasaan atau daerah jajahan Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke.

Masing-masing provinsi diperintah oleh kepala daerah dengan jabatan Gubernur. Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 bahwa seorang kepala daerah diberikan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membantu pemerintahannya, Gubernur diberi wewenang membuat perangkat-perangkat pemerintahan dan aturan daerah sebagai pelengkap dalam menjalankan tugas pemerintahan atasa daerah yang dikuasainya. Perangkat-perangkat daerah tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur berdasarkan perundang-undangan pusat.