pembentukan departemen dan mentri-mentri

Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksana kan, yaitu pada 18 Agustus 1945 bertepatan dengan pelaksanaan Sidang PPKI, yang pada saat itu pembahasannya difokuskan terhadap pembuatan rancangan Undang-Undang Dasar dan disahkan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kehidupan ketata negaraan Indonesia.
Di dalamnya berisi tentang berbagai aturan mengenai cara-cara pembentukan negara dan kelengkapan nya. Termasuk perumusan bentuk negara dan pemimpin bangsa Indonesia. Dan disepakati saat itu salah satu ketetapannya ialah “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam kegiatan itu juga dirumuskan kriteria tokoh yang menjadi presiden dan didapat ketentuan “Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam”. Namun, seperti perubahan dalam Piagam Djakarta ini juga diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli”.
Setelah pembahasan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia, Otto Iskandardinata mengemukakan pendapat nya untuk langsung melakukan pemilihan dan penetapan presiden dan wakil presiden. Beliau mengusulkan agar yang menjadi presiden adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya. Ternyata usulan tersebut diterima tanpa ada yang menolak. Mereka yang hadir setuju bulat tentang calon presiden dan wakilnya yang diusulkan oleh R. Otto Iskandardinata. Disambut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya selama dua putaran kedua tokoh proklamator itu diresmikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, pada 18 Agustus 1945.
Selain penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakilnya, sidang PPKI juga berlanjut tentang persiapan dan pembetukan lembaga-lembaga ke negaraan sebagai pelengkap kehidupan pemerintah ber negara. Meskipun 19 Agustus 1945 hari Minggu, sidang PPKI tetap dilanjutkan.
Sebelum acara dimulai, Ir. Soekarno yang sudah men jadi presiden menunjuk Ahmad Subardjo, Soetardjo Kartohadikoesoemo, dan Kasman untuk membentuk panitia kecil yang akan membicarakan bentuk departemen dan bukan personalnya yang akan menjabat. Rapat kecil itu dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata, dan didapat keputusan sebagai berikut.

1. Pembagian Wilayah
2. Pembentukan Komite Nasional Daerah
3. Pembentukan departemen dan penunjukan para menteri
4. Pembentukan aparat keamanan negara

Mengingat kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, maka untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah maka dibentuklah wilayah-wilayah provinsi. Pada saat itu berdasarkan kesepakatan, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya masih 19 Agustus 1945, pada malam hari secara terpisah Presiden Soekarno, Moh. Hatta, R. Otto Iskandardinata, Soekardjo Wirjopranoto, Sartono, Suwirjo, Buntara, A.G. Pringgodigdo dan dr. Tadjudin berkumpul di Jalan Gambir Selatan untuk membahas pemilihan orang-orang yang akan diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) karena pada saat itu belum terbentuk MPR/DPR. Dari hasil pertemuan itu disepakati bahwa KNI Pusat beranggotakan 60 orang. Rapat pertama KNI Pusat dilakukan di Gedung Komedi (sekarang Gedung Kesenian) pada 29 Agustus 1945.
Sidang PPKI masih berlanjut, dan pada 22 Agustus 1945 membahas tiga permasalahan yang sering dibicarakan pada rapatrapat sebelumnya. Rapat saat itu dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, yang meng hasilkan keputusan sebagai berikut.

1. KNI adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan umum terselenggara. KNI ini akan disusun di tingkat pusat dan daerah.
2. Merancang adanya partai tunggal dalam kehidupan politik negara Indonesia, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia) namun dibatalkan.
3. BKR (Badan Keaman Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Hari berikutnya setelah peristiwa proklamasi dan sidang PPKI, KNI Pusat mengadakan rapat pleno pada 16 Oktober 1945. Wakil presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. X yang isinya memberikan kekuasan dan wewenang legislatif bagi KNI Pusat untuk ikut serta dalam menetapkan GBHN sebelum MPR di bentuk. Kemudian Sutan Syahrir sebagai ketua Badan Pekerja KNI Pusat mendesak pemerintah, dan akhir nya pemerintah memberikan maklumat politik yang ditandatangani oleh wakil presiden. Adapun isi dari maklumat tersebut adalah Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik yang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aliran atau pahamnya secara terbuka. Pemerintah berharap supaya partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Per wakilan Rakyat yang direncanakan pada Januari 1946. Setelah dikeluarkannya maklumat politik itu, ternyata bermunculan partai politik, di antaranya Masyumi, PNI, Partai Buruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Kristen, Partai Katholik dan Partai Rakyat Sosialis.
Kita kembali membahas kelanjutan sidang PPKI. Pada 19 Agustus 1945, sidang PPKI berhasil membentuk departemendepartemen dan menunjuk para menterinya. Dari rapat kecil sebelumnya diusulkan dan disetujui adanya 13 kementerian. Namun, untuk menteri negara terdiri atas 4 orang sehingga personal yang ditunjuk untuk jabatan itu menjadi 16 orang.

No	Jenis Menteri	Nama Menteri
1	Menteri Dalam Negeri	R.A.A Wiranata Kusumah
2	Menteri Luar Negeri	Mr. Ahmad Soebarjo
3	Menteri Keuangan	Mr. A. A. Maramis
4	Menteri Kehakiman	Prof. Mr. Dr. Soepomo
5	Menteri Kemakmuran	Ir. Surachman Cokroadisuryo
6	Menteri Keamanan Rakyat	Supriyadi
7	Menteri Kesehatan	dr. Buntaran Marmoatmojo
8	Menteri Pengajaran	Ki Hajar Dewantara
9	Menteri Penerangan	Mr. Amir Syarifudin
10	Menteri Sosial	Mr. Iwa Kusumasumantri
11	Menteri Pekerjaan Umum	Abikusno Cokrosuyoso
12	Menteri Perhubungan	Abikusno Cokrosuyoso

Indonesia Hanya Memiliki 8 Provinsi pada Awal Kemerdekaan

Ketika di kumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara.

Dalam menjalankan pemerintahan pada awal kemerdekaan presiden Soekarno dengan persetujuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) membentuk 8 provinsi di Indonesia. Berikut ini 8 provinsi yang disepakati pada awal kemerdekaan Indonesia beserta nama gubernurnya:

Nama Provinsi Beserta Gubernurnya

1 Sumatera Teuku dengan Gubernur Mohammad Hasaan

2 Jawa Barat dengan Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo

3 Jawa Tengah dengan gubernur R. Panji Surono

4 Jawa Timur dengan gubernur R.M. Suryo

5 Sunda Kecil (Nusa Tenggara) dengan Gubernur Mr. I. Gusti Ketut Puja

6 Maluku dengan Gubernur Mr. J. Latuharhary

7 Sulawesi dengan Gubernur R. G.S.S.J. Ratulangi

8 Kalimantan dengan gubernur Ir. Pangeran Mohammad Noor