Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Berbagai Daerah pada awal kemerdekaan

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia, PPKI langsung menyiapkan pemerintahan Negara RI. Terbentuklah pemerintahan yang dijalankan oleh KNIP. Selain itu, untuk memperkuat sendi-sendi hukum sebagai dasar Negara telah ditetapkan UUD 1945. Dalam konstitusi itu disebutkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan. Jadi, konsekuensi dari bentuk Negara kesatuan adalah hanya ada satu pemerintahan ( pusat ) yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan Negara.

Oleh karena itu, pada sidang lanjutan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 dibahaslah mengenai pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dengan wilayah seluruhnya meliputi wilayah bekas kekuasaan atau daerah jajahan Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke. MAsing-masing provinsi diperintah oleh seorang kepala daerah dengan jabatan gubernur.

Seorang gubernur sebagai kepala daerah harus membuat perangkat-perangkat pemerintahan dan peraturan-peraturan daerah sebagai pelengkap dalam menjalankan tugas pemerintahan atas daerah yang dikuasainya itu. Perangkat-perangkat daerah tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pusat. Lembaga-lembaga pemerintahan yang terdapat di daerah-daerah antara lain:

a. Lembaga Pemerintah Daerah
b. Lembaga Komite Nasional Indonesia Daerah ( KNID )
c. Lembaga Teknis Daerah
d. Dinas Daerah
e. Wakil Kepala Daerah
f. Sekretariat Daerah

Wilayah yang diatur oleh seorang gubernur pada awal Indonesia merdeka sangatlah luas. Hal itu, membuat gubernur pun sulit untuk menjangkau daerahnya secera keseluruhan. Oleh karena itu, masing-masing daerah provinsi itu dibagi-bagi lagi menjadi daerah-daerah pemerintahan yang paling rendah yaitu desa. Di dalam daerha provinsi terdapat daerah –daerah kabupaten dan daerah keresidenan ( setingkat dengan kabupaten ). Daerah kabupaten dikepalai oleh seorang bupati. Sedangkan daerah keresidenan itu diperintah oleh seorang residen.

Daerah kabupaten dan keresidenan dibagi lagi menjadi beberapa daerah kecamatan untuk semakin memudahkan jalannya pemerintahan. Pada awal Indonesia merdeka, daerah kecamatan diperintah oleh seorang pundawa dan berkedudukan di ibukota kecamatan bersangkutan.

Daerah kecamatan terdiri dari daerah- daerah keluarahan dan daerah-daerah pedesaan. Kelurahan diperintah oleh seorang lurah, sedangkan desa diperintah oleh seorang kepala desa. Seorang lurah dibantu oleh RW dan selanjutnya dibantu oleh Ketua RT. Ketua RT itulah yang langsung berhadapan dengan rakyat. Sedangkan seorang kepala desa langsung berhubungan dengan rakyat yang diperintahnya.

Dukungan dan Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Berbagai Daerah – Setelah mempelajari bahasan ini, kalian diharapkan mampu memahami proses pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan di awal kemerdekaan sebagai syarat dari sebuah negara yang merdeka.

DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH

Pentingnya pengakuan dari negara tetangga untuk kedaulatan sebuah negara merdeka dan kepentingan pengaturan administrasi dalam negeri menuntut pembentukan lembaga negara. Lembaga apa saja yang terbentuk di awal kemerdekaan ? Berikut penjelasannya.

Sebagai negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia harus mendapatkan pengakuan dari negara-negara tetangga terhadap kedaulatannya. Hal ini mesti dimulai dengan adanya konsolidasi internal di kalangan tokoh-tokoh untuk membentuk kelengkapan negara dan lembaga pemerintahan lainnya di daerah Indonesia. Beberapa langkah pembentukan lembaga itu, antara lain :
1. SIDANG PPKI
Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama pasca kemerdekaan untuk melengkapi alat-alat pelaksana negara. Beberapa keputusannya, yakni :
a. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.
b. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
c. Membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu Presiden sebelum pembentukan DPR/MPR seperti tertuang dalam UUD 1945.
d. Penyempurnaan Sila Pertama Pancasila yang awalnya “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
e. Perubahan pada Pasal 6 UUD 1945, dari semula “Presiden ialah orang Indonesia Asli yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.
Beberapa keputusan yang diambil adalah sebagai syarat kelengkapan pemerintahan sebuah negara sekaligus untuk menjamin kebebasan beragama masyarakat yang majemuk.
Sidang ini berlanjut keesokan harinya, pada 19 Agustus 1945 dengan tiga keputusan penting, yaitu :
a. Menetapkan 12 Kementerian yang bertugas membantu pemerintah.
b. Membagi wilayah Indonesia ke dalam delapan provinsi dan menunjuk gubernurnya.
c. Akan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali bersidang dan mengambil tiga keputusan, yakni :
a. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berpusat di Jakarta.
b. Menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia.
c. Membentuk Badan Keamanan Rakyat.
2. PEMBENTUKAN BKR
Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) seraya menyarankan kepada para pemuda eks anggota Peta, Heiho, Keibodan, dan KNIL masuk menjadi anggota BKR, baik pusat atau pun daerah. Pembentukan BKR tidak berjalan dengan baik karena banyaknya pertentangan dari tokoh-tokoh pemuda yang lebih menginginkan pembentukan ketentaraan untuk menjadi pasukan penjaga NKRI. Usulan ini ditolak pemerintah, dengan pertimbangan penyebutan istilah ‘tentara’ akan berdampak pada permusuhan dengan kekuatan-kekuatan asing.
Seiring dengan banyaknya perlawanan di daerah atas upaya pendudukan The Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dan tentara Sekutu, maka pemerintah membubarkan BKR dan membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai wadah untuk mempersatukan perjuangan-perjuangan laskar di daerah. Pengumuman pembentukan dikeluarkan melalui Maklumat Pemerintah pada 6 Oktober 1945 dengan mengangkat Supriyadi, seorang eks pemimpin PETA, sebagai Menteri Keamanan Rakyat Republik Indonesia. Namun, nama yang disebut tidak pernah muncul sehingga pada 20 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan.
3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
KNIP adalah produk dari rencana awal pembentukan Komite Nasional untuk membantu penyelenggaraan negara sehubungan dengan belum terbentuknya MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagaimana digariskan dalam UUD 1945. Pada 29 Agustus 1945, KNIP terbentuk dan melaksanakan sidang pertama kali pada 16 Oktober 1945 dengan dua keputusan, yaitu :
a. Membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) dengan beranggotakan 15 orang.
b. Mengusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak kekuasaan legislatif selama DPR/MPR hasil Pemilu belum terbentuk.
Usulan ini diterima dengan baik dan kemudian ditindaklanjuti dalam Maklumat Wakil Presiden RI yang disusul dengan Maklumat Pemerintah yang mengumumkan anjuran pembentukan partai-partai politik untuk mendampingi partai politik awal, PNI. Pembentukan partai politik ini adalah hasil dari usulan BP-KNIP. Tercatat beberapa partai politik yang terbentuk setelah keluarnya Maklumat Pemerintah, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai), Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Kristen (PBI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).
4. Pembentukan Kabinet
Pembentukan kabinet adalah realisasi dari hasil keputusan PPKI, 19 Agustus 1945 dengan membentuk 12 Kementerian dan sekaligus membagi wilayah RI ke dalam 8 provinsi. Pada 12 September 1946, terbentuklah kabinet pertama RI. Yang menjadi kesalahan adalah pembentukan kabinet yang disebut Kabinet Sjahrir sebagai kabinet parlementer yang mewajibkan mereka bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP) sehingga anggota kabinet senantiasa berganti karena dijatuhkan oleh parlemen (KNIP). Hal ini adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945.
Untuk pembagian wilayah RI sendiri dilakukan oleh panitia kecil beranggotakan Ahmad Soebardjo, Soetardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimejo.
Mereka membagi wilayah RI ke dalam delapan provinsi sebagai berikut :
1. Sumatera : dipimpin oleh Teuku Mohammad Hasan
2. Jawa Barat : dipimpin oleh Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : dipimpin oleh Raden Pandji Suroso
4. Jawa Timur : dipimpin oleh R.A Suryo
5. Sunda Kecil : dipimpin oleh I Gusti Ketut Pudja
6. Maluku : dipimpin oleh J. Latuharhary
7. Sulawesi : dipimpin oleh G.S.J Ratulangi
8. Kalimantan : dipimpin oleh Pangeran Mohamad Nor